Jika memang demikian, mengapa tidak menggunakan social media untuk mengendalikan pengelolaan pemerintahan dan publik. Dalam konteks ini, apa salahnya para penggiat social media membentuk dewan perwakilan rakyat virtual?
Memang harus ada satu ada dua atau kelompok kecil orang yang menjadi tim lapangan. Tugasnya adalah mempublikasi aktivitas yang ada.
Saya pikir, kepemimpinan Jokowi memungkinkan itu. Dengan semangat transparansi, para penggiat social media dapat berpartisipasi mengurusi Jakarta.
Jadi, kita bisa menggalang kampanye kebersihan kota. Dari sini pasti akan muncul ide-ide kreatif dari masyarakat. Lalu para anggota komunitas DPRD virtual akan mencari informasi mengenai program kebersihan dari Pemda DKI, mempublikasikan anggaran yang disediakan, memantau kemajuan pelaksanaan program dan melaporkan ketidak-benaran. Usul masyarakatpun dapat diakomodasi ke dalam program Pemda.
Saya pikir bila ini berjalan, rasa memiliki masyarakat terhadap program pembangunan akan semakin menguat.
No comments:
Post a Comment