gambar diambil dari http://ryannzha.deviantart.com/art/Ali-Sadikin-163894966
Baiklah kita mulai.
Gubernur DKI harus mengelola tanah DKI. Pahami ini dalam konteks land-reform. Dengan menciptakan kejelasan mengenai luas tanah, status tanah, rencana penggunaan tanah dengan menggunakan kerangka pikir kemaslahatan kota Jakarta dan penduduknya, maka Pemerintah DKI akan mampu melahirkan kebijakan pertanahan yang tepat. Apabila ada tanah-tanah yang keberadaanya akan menganggu seluruh ekosistem kota Jakarta, maka perlu dijalankan reformasi tanahnya. Beberapa kebijakan turunan dari kejelasan tanah antara lain konservasi air, tata ruang kota, infrastruktur dan ruang terbuka atau barangkali perkebunan. Intinya adalah tanah akan jadi induk segala kebijakan. Semua kebijakan harus ditujukan demi kebaikan tanah, kebaikan bumi.
Langkah kedua yang harus dilakukan Gubernur DKI adalah membangun dan atau meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah sekeliling: Tangerang Selatan, Depok dan Bekasi. Apabila diperlukan, kolaborasi diperlus hingga ke level Gubernur Jabar dan Banten. Kolaborasi akan jadi kendala yang sangat menghalangi kemakmuran Jakarta. Apabila gagal menjalin kerjasama dengan pejabat pemerintah sekelilingnya, niscaya apapun kebijakan di Jakarta akan memberi hasil kurang dan dalam kurun waktu panjang akan percuma. Beberapa contoh kebijakan Jakarta yang harus melibatkan pemerintah sekitar adalah tempat pembuangan sampah, penanggulangan banjir, integrasi transportasi dan yang paling penting adalah water reservoir.
Tindakan ketiga yang harus digagas Gubernur DKI adalah meningkatkan kompetensi dan kapabilitas karyawan pemerintah DKI. Ketidakefektifian dan ketidakefisien layanan dapat diatasi dengan pemanfaatan Teknologi Informasi. Dan untuk itu, Pemda DKI harus memastikan bahwa seluruh karyawan DKI melek teknologi. Di tataran kasat mata, cara berpikir karyawan DKI juga harus diperlebar, jangan melulu project-oriented, tetapi tidak mampu berpikir strategis dan jangka panjang.
Langkah keempat yang harus dilakukan Gubernur DKI adalah memberi contoh, menjadi role model. Dalam kata-kata Ki Hajar Dewantara: ing ngarso sing tulodo - di depan memberi tauladan. Kalau berkampanye tolak korupsi ya jangan korupsi. Pokoknya harus satu kata satu perbuatan. Ketidakmampuan menjadi role model akan menentukan kesuksesan si Gubernur. Dan apabila si Gubernur gagal jadi tauladan maka seluruh penduduk Jakarta dan juga penduduk di wilayah sekeliling Jakarta atau bahkan warga negara Indonesia akan menanggung resikonya.
Itu saja, sekian.