Golput vs Abstain

Golput. Golongan Putih. Sebutan ini merupakan respon terhadap ketidaksukaan terhadap tiga partai politik Orde Baru: Golongan Karya, PPP dan PDI. Kenapa label golput yang lebih mengenai hati masyarakat? Bisa jadi, ketidaksukaan masyarakat lebih tertuju kepada Golkar yang pada waktu adalah pendukung Pemerintahan.

Golput secara praktis adalah tindakan anggota masyarakat yang memilih untuk tidak berpartisipasi dalam Pemilihan Umum. Mereka tidak peduli dengan surat undangan untuk memilihi. Sehingga, suara mereka terbuang.

Seiring waktu, terutama dengan kemunculan banyak partai baru, golput menjadi satu gerakan diam masyarakat. Dari beberapa kali Pemilu pasca Soeharto, jumlah orang yang tidak ikut memilih bahkan lebih besar daripada para pemilih partai-partai gurem.

Buat saya, golput tidak mewakili keterlibatan politik. Saya dengan sadar meluangkan waktu untuk datang ke bilik suara dan menggunakan suara saya. Hanya saja selama ini yang saya lakukan adalah memilih lebih dari satu orang. Sikap saya dalam kategori plebisit adalah abstain. Dalam bahasa pemilu kita, kartu saya dianggap sebagai suara yang rusak.

Dan saya yakin ada banyak orang yang abstain juga. Bukan golput.

http://vi.sualize.us/vote_vote_effektive_design_picture_89Ay.html

Oleh itu saya pikir perlu melakukan sosialisasi bahwa menjadi abstain adalah juga pilihan yang sah. Dan dampak dari itu adalah sebutan “abstain” bukan suara yang rusak.

Jadi Gubernur DKI

Ini tulisan tak akan menyoroti nama-nama yang mencalonkan diri jadi Gubernur DKI. Juga bukan soal DPT yang tidak akurat. Ini tulisan mau mencoba memberikan panduan apa yang seharusnya dilakukan oleh Gubernur DKI.

gambar diambil dari http://ryannzha.deviantart.com/art/Ali-Sadikin-163894966

Baiklah kita mulai.

Gubernur DKI harus mengelola tanah DKI. Pahami ini dalam konteks land-reform. Dengan menciptakan kejelasan mengenai luas tanah, status tanah, rencana penggunaan tanah dengan menggunakan kerangka pikir kemaslahatan kota Jakarta dan penduduknya, maka Pemerintah DKI akan mampu melahirkan kebijakan pertanahan yang tepat. Apabila ada tanah-tanah yang keberadaanya akan menganggu seluruh ekosistem kota Jakarta, maka perlu dijalankan reformasi tanahnya. Beberapa kebijakan turunan dari kejelasan tanah antara lain konservasi air, tata ruang kota, infrastruktur dan ruang terbuka atau barangkali perkebunan. Intinya adalah tanah akan jadi induk segala kebijakan. Semua kebijakan harus ditujukan demi kebaikan tanah, kebaikan bumi.

Langkah kedua yang harus dilakukan Gubernur DKI adalah membangun dan atau meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah sekeliling: Tangerang Selatan, Depok dan Bekasi. Apabila diperlukan, kolaborasi diperlus hingga ke level Gubernur Jabar dan Banten. Kolaborasi akan jadi kendala yang sangat menghalangi kemakmuran Jakarta. Apabila gagal menjalin kerjasama dengan pejabat pemerintah sekelilingnya, niscaya apapun kebijakan di Jakarta akan memberi hasil kurang dan dalam kurun waktu panjang akan percuma. Beberapa contoh kebijakan Jakarta yang harus melibatkan pemerintah sekitar adalah tempat pembuangan sampah, penanggulangan banjir, integrasi transportasi dan yang paling penting adalah water reservoir.

Tindakan ketiga yang harus digagas Gubernur DKI adalah meningkatkan kompetensi dan kapabilitas karyawan pemerintah DKI. Ketidakefektifian dan ketidakefisien layanan dapat diatasi dengan pemanfaatan Teknologi Informasi. Dan untuk itu, Pemda DKI harus memastikan bahwa seluruh karyawan DKI melek teknologi. Di tataran kasat mata, cara berpikir karyawan DKI juga harus diperlebar, jangan melulu project-oriented, tetapi tidak mampu berpikir strategis dan jangka panjang.

Langkah keempat yang harus dilakukan Gubernur DKI adalah memberi contoh, menjadi role model. Dalam kata-kata Ki Hajar Dewantara: ing ngarso sing tulodo - di depan memberi tauladan. Kalau berkampanye tolak korupsi ya jangan korupsi. Pokoknya harus satu kata satu perbuatan. Ketidakmampuan menjadi role model akan menentukan kesuksesan si Gubernur. Dan apabila si Gubernur gagal jadi tauladan maka seluruh penduduk Jakarta dan juga penduduk di wilayah sekeliling Jakarta atau bahkan warga negara Indonesia akan menanggung resikonya.

Itu saja, sekian.

Import Now, Risk Later

Kata maju identik dengan Barat: Eropa dan Amerika. Kedua benua itulah yang memiliki kata maju. Jepang, kendati maju juga, boleh menggunakannya dengan berbagai syarat. Negara dunia ketiga - istilah yang diciptakan negara-negara maju - tidak berhak menggunakan kata maju, apalagi dengan sembrono, apalagi untuk merujuk aktivitas-aktivitas yang mengandalkan otak. Orang dari negara dunia ketiga sama sekali tidak pantas menggunakan kata kemajuan jika mereka menemukan teknologi baru. Mereka hanya pantas menyebutnya sebagai perkembangan.

Oleh sebab itulah, jika ada negara-negara tidak maju ingin menjadi negara maju, maka ia harus mengimpor dan mengimplementasikan ragam hal yang berasal dari negara maju. Mesin-mesin, sistem politik hingga cara berpikir.

Apakah Indonesia sudah melakukan impor itu? Sudah lah. Mau contoh. Perempuan seksi bagi pria Indonesia kebanyakan adalah mereka yang memiliki payudara besar. Mengapa begitu? Sebab film Amerika yang beredar di Indonesia diciptakan oleh mereka yang tergila-gila kepada Dolly Parton, Pamela Anderson. Coba jika dulu pria Indonesia lebih banyak menonton film Perancis yang punya kategori berbeda tentang perempuan seksi itu!

Apakah dengan mengimpor kemajuan negara-negara maju Indonesia kemudian menjadi maju? Enggak juga tuh. Indonesia malah semakin terpuruk karena seiring dengan penyerapan yang berbau asing itu, Indonesia justru lupa, atau bahkan meniadakan, dirinya sendiri. Ini yang terjadi dengan batik, rendang, lagu Rasa Sayange atau yang paling mutahir: penjualan naskah kuno dari Kesultanan Cirebon ke Malaysia.

Parahnya lagi, negara-negara maju yang dulu memaksa kita menerima produk-produk kemajuan mereka, justru kelihatannya mengimpor nilai-nilai yang ada di negara-negara dunia ketiga. Misalnya ada sebuah artikel: Two into one won't go: Cambridge survey shows new doubts over working mothers (http://www.guardian.co.uk/society/2008/aug/06/equality.gender?gusrc=rss&feed=networkfront) menemukan bahwa dukungan terhadap kesetaraan jender di Inggris dan Amerika menurun. Lucunya, kesetaraan jender sedang gencar dikampanyekan di negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia.

Hal lain yang tengah digemari oleh negara-negara maju adalah produk makanan yang masih murni. Artinya, hasil dari pengolahan tradisional, bukan hasil dari teknologi pertanian. Dan produk-produk ini mahal harganya.

Kelihatannya adalah negara-negara maju mengiming-imingi negara-negara dunia ketiga dengan kemajuan supaya mereka bisa dapat dengan mudah mengambil produk-produk dari negara-negara ketiga. Ini adalah lanjutan dari kolonialisme, kayaknya.

Dan kita sebagai penduduk dunia ketiga cenderung percaya untuk terus mengimpor, resikonya ditanggung belakangan. Padahal resikonya sudah terlalu besar dibanding barang-barang impor yang sekarang tak berguna!